Anies tidak Bekerjanisasi

Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI dari fraksi PDIP Lasarus menyatakan kekecewaannya karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak hadir dalam rapat penanganan banjir siang ini.
Lasarus juga menyinggung perbedaan konsep penanganan banjir di Sungai Ciliwung dari Anies, yakni naturalisasi. Konsep ini memang berbeda dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yaitu normalisasi yang senada dengan konsep Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut Lasarus, daripada mengusungkan perbedaan konsep, lebih baik Anies menunjukkan kinerjanya dalam menangani banjir.

"Sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan di luar terkait dengan naturalisasi dan normalisasi. Tapi kami pengin dengar apa sih kerjanisasi yang telah dilakukan," kata Lasarus di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Lasarus juga menyoroti anggaran Pemprov DKI Jakarta yang sangat minim untuk penanganan banjir Sungai Ciliwung. Menurutnya, untuk pembebasan lahan saja Anies tak memberikan alokasi anggaran.

"Penanganan banjir fisik saya dapat informasi dari fraksi saya di DKI, kebetulan Ketua DPRD DKI itu kan satu fraksi. Saya tanya berapa besar anggaran banjir? Memang saya katakan sangat minim bahkan untuk pembebasan lahan tidak ada, tidak dianggarkan sama sekali. Nah, kalau lahan tidak dibebaskan, penanganan tidak dikerjakan," terang Lasarus.

Baca juga: Ketua Komisi V DPR Kritik Anies-RK Tak Hadiri Rapat Banjir
Dengan tak adanya alokasi tersebut, Lasarus menilai tak ada kinerja yang dihasilkan Pemprov DKI Jakarta untuk menangani banjir Sungai Ciliwung. Padahal, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terus menunggu proses pembebasan laham demi bisa menyelesaikan normalisasi Ciliwung yang baru berjalan 16 km dari total 33 km.

"Kalau tidak dibebaskan, Pak Menteri tidak bisa kerja. Jadi berdebat di sini perkaranya tidak normalisasi atau naturalisasi, tapi tidak ada kerjanisasi," imbuh Lasarus.

Ia mengungkapkan, dalam rapat penanganan banjir, baru kali ini Gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan yang tak hadir. Sedangkan, pejabat sebelumnya selalu hadir.

"Ini undangan pertama (di periode 2019-2024), tapi dulu pernah mengundang Gubernur (DKI Jakarta) lain semuanya datang kecuali Pak Anies. Baru beliau yang tidak datang dan Gubernur Jabar dan Banten," tandas dia.

source : detik.com